1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PTA BANDARLAMPUNG GELAR PELANTIKAN PIMPINAN DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA BARU DI HOTEL NOVOTEL LAMPUNG

PTA BANDARLAMPUNG GELAR PELANTIKAN PIMPINAN DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA BARU DI HOTEL NOVOTEL LAMPUNG

Bandarlampung, 26 Oktober 2018.

Bertempat di ballroom hotel Novotel Bandarlampung, Jum’at 26 Oktober 2018 sebanyak 64 Pimpinan, Hakim dan pejabat baik kepaniteraan maupun keseketariatan 5 Pengadilan Agamabarudilantikbersama, 64 Pimpinan, Hakim dan pejabatitutediridari 5 orang Wakil, 9 orang Hakim, 20 Pejabat Keseketariatan dan 29 Pejabat Kepaniteraan.Kelima Pengadilan Agama baru yang dimaksud yakni Pengadilan Agama Gedongtataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulangbawang Tengah dan Pengadilan Agama Sukadana.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

PTA BANDARLAMPUNG BEKERJASAMA DENGAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MAHKAMAH AGUNG GELAR SOSIALISASI PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

 

Bukit Randu, 15 Oktober 2018

Dengan pertimbangan bahwa perkembangan Hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah mengalami perkembangan yang signifikan maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung bekerjasama dengan Tim Pelaksana Kegiatan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaian Ekonomi Syariah. Tepat pukul 08.00 Dr. H. Amran Suadi, M.Hum Ketua Kamar agama dan dua orang Hakim Agung Dr. H. Mukti Arto, S.... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Upacara Peringatan Hari Pancasila di PTA Bandarlampung

Upacara Peringatan Hari Pancasila di PTA Bandarlampung
Bandarlampung, 1 Oktober 2018, berbeda dari hari senin biasanya, hari senin kali ini dilaksanakan apel pagi bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1208/SEK/HM.01.2/2018 tanggal 26 September 2018 maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Kemeriahan HUT Dharmayuktikarini di Provinsi Lampung

Kemeriahan HUT Dharmayuktikarini di Provinsi Lampung

Bandarlampung, selasa 26 September 2018, Hari ulang tahun Dharmayuktikarini ke 16 perayaannya dimulai hari ini dengan perlombaan senam SKJ Dharmayuktikarini 2014 yang diikuti oleh seluruh cabang di wilayah Lampung. Pembukaan diawali dengan senam bersama gemofamire.

Dari Laporan Ketua Panitia pelaksan yang disampaiiikan dalam  acara pembukaan Lomba senam ini diketahui bahwa sumber dana penyelenggaraan ini adalah sumbangan dari relawan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung,  Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kas Daerah, dan Sumbangan Seluruh cabang. Lebih lanjut Annisa Widyawati M. Hatta mengatakan dipilihnya juri dari lua... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pengadilan Agama Tulang Bawang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998 tentang pembentukan Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus. Sementara pembentukan Kepaniteraannya didasari kepada keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor : KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 Maret 1999 dan secara resmi mulai beroprasi terhitung sejak tanggal 20 Maret 1999.


Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 Peradilan Agama berada satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah lebih dari setengah abad lamanya berinduk di Lembaga Ekskutif, Departemen Agama Republik Indonesia.

Dua tahun berikutnya, Undang-undang No. 7 tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadikan Pengadilan Agama semakin Eksis dengan pengelolaan Teknis yudicial maupun non Yudicial setara dengan 3 lingkungan Peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khusus bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sejak tahun 2005 telah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang No.20 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dimana Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida Plus ini terkait dengan pasal 52 UU No.7 tahun 1989. senagaimana diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang berfungsi sebagai Penasehat Hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa, tugas pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan Pasal 49 Kundang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah :

Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; i. Ekonomi Syaria’ah;

Pada saat terbentuknya/berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Propinsi Lampung. Dengan menyadari besarnya tantangan dan upaya percepatan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi Nengah Nyappur ini, maka segenap elemen masyarakat dan sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,
Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah ± 4.385,84 Km2, yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.
Kabupaten Tulang Bawang hanya berjarak sekitar 120 Km Ibukota Propinsi Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan menggunakan transportasi udara ± 45 menit dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalan darat menuju kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi darat jarak dari Jakarta ke Menggala  dapat ditempuh ± 8 jam melewati Pelabuhan Laut Merak Bakauheni.
.

Geografis

Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota Menggala, berjarak kurang lebih 120 km dari Ibukota Propinsi.

Batas-batas Wilayah kabupaten sbb:

Sebelah Utara : Kabupaten Mesuji
Sebelah selatan : Kabupaten Lampung Tengah
Sebelah Timur : Laut Jawa
Sebelah Barat : Kabupaten Tulang Bawang Barat

 

Nama Resmi : Kabupaten Tulang Bawang
Ibukota : Menggala
Luas Wilayah : 7.770,84 Km2
Jumlah Penduduk : 743.945 jiwa
Wilayah Administrasi : 16 Kecamatan
Bupati : Drs. Hi. Abdurachman Sarbini, SH., MH.
Alamat Kantor : Jl. Cemara Gunung Sakti, Menggala
    Telp. (0726) 21030 Fax. (0726)21040

Kabupaten Tulang Bawang berada pada arah utara selatan 3o45 4o40 dan arah timur barat 104o55 105o55 dengan ibukota Menggala yang berjarak kurang lebih 120 km dari ibukota provinsi. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Tengah di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur dan Kabupaten Lampung Utara di sebelah barat. Daerah Kabupaten Tulang Bawag beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 31o Celcius dengan curah hujan rata-rata 2.000 2.500 mm/tahun.

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.