Peningkatan Keamanan Siber pada Instansi Pemerintah

Bandar Lampung, pta-bandarlampung.go.id – Arus perkembangan teknologi yang begitu pesat memberi kemudahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tak heran seluruh instansi pemerintah berlomba-lomba mengaplikasikan teknologi informasi berwujud aplikasi yang mudah diakses masyarakat. Di sisi lain, kemudahan yang dihasilkan dari teknologi informasi membuka celah terhadap adanya serangan siber. Peretasan sistem, phishing, hingga pencurian data dapat terjadi sebagai risiko dari perkembangan teknologi.

Dengan demikian, instansi pemerintah dihimbau untuk dapat meningkatkan keamanan siber. Proteksi ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem, hingga data yang dikelola. Demi meningkatkan awareness instansi pemerintah dalam isu keamanan siber, IT Works menyelenggarakan webinar bertema “IT Governance and Cyber Security in Innovation Of Business & Services” pada Rabu, 22/11/2023 secara daring.

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penganugerahan Top Digital Awards 2023. Sebagai finalis Top Digital Awards 2023, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung turut hadir secara daring. Sejumlah pembicara dari beberapa instansi pemerintah dan korporasi bisnis ternama di Indonesia dihadirkan. Seperti pemerintah Bandung, Deltadata Mandiri, PT Pertamina (Persero), PT Artha Solution Indonesia, PT Wijaya Karya (Persero), BPR Pekanbaru, PT Bank Sumut, PT Petrokimia Gresik, dan FORTINET. Para pembicara berbagi pengetahuan terkait keberhasilan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital pada proses bisnis organisasinya.

Pada webinar Top Digital Awards 2023, Manager Cyber Security Center PT. Pertamina, Hananto Susilo menekankan bahwa kemanan siber bukanlah merupakan titik henti jika telah dicapai. Akan tetapi, keamanan siber harus secara berkelanjutan dilakukan dan perlu dikembangkan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dengan demikian, instansi pemerintah harus selalu mawas diri dan update terhadap ancaman siber yang terus berevolusi. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi risiko serangan siber yang mungkin akan dihadapi. Setelahnya, instansi pemerintah dapat menganalisis seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pengamanan siber. Jika risiko dan sumber daya telah dapat diformulasi, tahap selanjutnya adalah melakukan diskusi antar tim terkait pengadaan sumber daya yang dibutuhkan tersebut.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa instansi pemerintah harus mampu mengukur sejauh mana ketangguhan keamanan siber yang dimilikinya untuk menangkal aneka serangan siber. Sebab, tak ada yang mampu menjamin kapan serangan siber akan terjadi. Bahkan, perusahaan nasional dan internasional terkemuka sekali pun pernah berurusan dengan serangan siber meski memiliki proteksi keamanan siber yang mumpuni.

Sementara, Head Country PT. Artha Solution Indonesia, Doddy F Soewandi mengungkapkan pentingnya data governance atau tata kelola data pada keamanan siber. Menurutnya, data merupakan salah satu elemen penting yang harus diproteksi oleh instansi pemerintah. Seringkali titik lengah sebuah keamanan siber terletak pada people dan process sehingga sistem mudah ditembus oleh penyerang digital dan berakibat terhadap terjadinya pencurian data. Untuk itu, tata kelola data yang baik harus diterapkan oleh instansi pemerintah. Terkait siapa personal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan bagaimana proses yang telah distandarisasi. Sejatinya, keamanan siber dan data governance saling beririsan, sehingga tata kelola data yang baik akan meningkatkan keamanan siber.

Di sisi lain, SVP Information Technology PT. Wijaya Karya, Anang Yulianto menegaskan ancaman pencurian data dapat terjadi akibat pertukaran data dengan pihak ketiga. Terlebih, pertukaran data dilakukan secara daring dan tanpa proteksi. Sehingga penting dilakukan proteksi data dengan berbagai tools yang ada untuk megnhindari adanya pencurian data.