1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PTA BANDARLAMPUNG BEKERJASAMA DENGAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MAHKAMAH AGUNG GELAR SOSIALISASI PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

 

Bukit Randu, 15 Oktober 2018

Dengan pertimbangan bahwa perkembangan Hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah mengalami perkembangan yang signifikan maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung bekerjasama dengan Tim Pelaksana Kegiatan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaian Ekonomi Syariah. Tepat pukul 08.00 Dr. H. Amran Suadi, M.Hum Ketua Kamar agama dan dua orang Hakim Agung Dr. H. Mukti Arto, S.... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Upacara Peringatan Hari Pancasila di PTA Bandarlampung

Upacara Peringatan Hari Pancasila di PTA Bandarlampung
Bandarlampung, 1 Oktober 2018, berbeda dari hari senin biasanya, hari senin kali ini dilaksanakan apel pagi bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1208/SEK/HM.01.2/2018 tanggal 26 September 2018 maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Kemeriahan HUT Dharmayuktikarini di Provinsi Lampung

Kemeriahan HUT Dharmayuktikarini di Provinsi Lampung

Bandarlampung, selasa 26 September 2018, Hari ulang tahun Dharmayuktikarini ke 16 perayaannya dimulai hari ini dengan perlombaan senam SKJ Dharmayuktikarini 2014 yang diikuti oleh seluruh cabang di wilayah Lampung. Pembukaan diawali dengan senam bersama gemofamire.

Dari Laporan Ketua Panitia pelaksan yang disampaiiikan dalam  acara pembukaan Lomba senam ini diketahui bahwa sumber dana penyelenggaraan ini adalah sumbangan dari relawan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung,  Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kas Daerah, dan Sumbangan Seluruh cabang. Lebih lanjut Annisa Widyawati M. Hatta mengatakan dipilihnya juri dari lua... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Persiapan Penilaian KI 2018

Persiapan Penilaian KI 2018

PTA Lampung Siapkan Penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah suskes diganjar predikat A Excellent pada program Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Tahun 2018 yang diserahkan di Balik Papan (13/7) lalu, Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung  melanjutkan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provins... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
Attachments:
Download this file (SK-KMA_076_KMA_SK_VI_2009_tentang_penanganan_pengaduan.pdf)SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan [ ] 741 kB

 

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.