1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pendalam materi SAPM

Pendalam materi SAPM

Pasca Implementasi SAPM edisi I 2018,

PTA Bandar Lampung Langsung Tancap Gas

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah perhelatan penyerahan Sertifikat SAPM edisi I Tahun 2018 selesai dilaksanakan di Balik Papan (13/7) lalu,  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung tancap gas dengan mengundang aparatur yang dipandang potensial untuk dijadikan sebagai duta SAPM wilayah Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018 bertempa... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS  UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Alhamdulilah, acara penyerahan Beasiswa BDBS tahun2018 telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di aula PTA Bandarlampung. 40 ( empat puluh ) putra putri warga peradilan yang terdiri dari 10 siswa TK, 21 siswa SD, 4 siswa SMP, 3 siswa SMA dan 2orang  mahasiswa menerima beasiswa BDBS ini dengan suka cita.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Balikpapan | pta-bandarlampung.go.id

13 Juli 2018, tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Closing Meeting Asesmen Eksternal di PTA Bandarlampung

Closing Meeting Asesmen Eksternal di PTA Bandarlampung
 
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Closing meeting adalah salah satu bagian dari asesmen eksternal. Sesuai yang telah dijadualkan, asesmen eksternal memiliki serangkaian kegiatan yang dimulai dari opening meeting, kemudian asesmen yang dilaksanakan dengan beberapa metode yang terdiri dari kelengkapan dokumen, metode telusur dan wawancara. Terakhir, dari hasil asesmen yang telah dilakukan dengan berbagai metode tersebut, maka akan ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Meriahnya Opening Meeting Assesmen eksternal PTA Bandarlampung

Meriahnya Opening Meeting Assesmen eksternal PTA Bandarlampung
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
PTA Bandarlampung yang mengajukan diri siap diasesmen untuk mengikuti penerapan SAPM pada tanggal 21 Juni 2018 ke Komite pusat SAPM, hari ini, 6 Juli 2018 mulai diassesmen oleh asesor nasional. Rangkaian acara asesmen dimulai dengan opening meeting.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Refleksi dan Implementasi SAPM di PA Sewilayah PTA Bandarlampung

Refleksi dan Implementasi SAPM di PA Sewilayah PTA Bandarlampung
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
Selasa, 26 Juni 2018, PTA Bandar Lampung menggelar acara yg bertajuk Implentasi SAPM PTA Bandar Lampung. bertempat di ruang rapat panitera dan sekretaris PTA Bandar Lampung, hadir 12 orang terpilih dari 9 satker sebagai pejuang SAPM. Dr. Drs. H Syahril. S.H., M.H. mengatakan ada sebuah pertanyaan  yg patut menjadi bahan refleksi bagi kita semua terkait diraihnya akreditasi A maupun B di masing-masing satker. 
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Rakor PTA Bandar Lampung Bahas Tuntas SAPM dan Disiplin Kerja Hakim

Rakor PTA Bandar Lampung Bahas Tuntas SAPM dan Disiplin Kerja Hakim

Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Kamis, 31 Mei 2018, "Seperti tak pernah kehabisan energi" rasanya ungkapan ini tidak terlalu berlebihan ditujukan kepada pimpinan dan seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Bagaimana tidak, setelah satu minggu penuh bejibaku dengan pendampingan Asessor Eksternal SAPM, empat pengadilan agama yang cukup menguras energi, hari ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Tanpa kenal lelah, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kali ini pun membahas dengan cukup mendalam mengenai program SAPM... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Orientasi Calon Hakim pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Orientasi Calon Hakim pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

 

 

Bandar Lampung, www.pta-bandarlampung.go.id

Pagi ini Jum’at, 11 Mei 2018 Aula PTA Bandarlampung dipenuhi oleh para calon hakim . Ada 28 calon hakim yang tersebar diberbagai Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandarlampung, Kedua puluh delapan calon hakim ini pada umumnya masih relatif sangat muda. Mereka semua terlihat begitu bersemangat dan terlihat begitu antusias. Hal ini dibuktikan  dengan kedataangan mereka yang tepat waktu bahkan sejak pagi sebelum acara dimulai.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
Attachments:
Download this file (SK-KMA_076_KMA_SK_VI_2009_tentang_penanganan_pengaduan.pdf)SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan [ ] 741 kB

 

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.