Menutup Rangkaian Pembinaan Badan Pengawasan MA RI, PTA Bandar Lampung Perkuat Akuntabilitas Keuangan dan Tata Kelola Peradilan

Bandar Lampung, pta-bandarlampung.go.id – Pengawasan yang efektif tidak hanya berhenti pada evaluasi administratif semata, melainkan bermuara pada komitmen nyata untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi peradilan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari risiko penyimpangan. Semangat transformatif inilah yang mengantarkan jajaran Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung pada sesi puncak sekaligus penutupan rangkaian kegiatan pembinaan strategis yang dihelat oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Berakhirnya agenda tiga hari ini menjadi momentum krusial bagi seluruh satuan kerja untuk menginternalisasi prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan perkara dan DIPA demi menjaga marwah peradilan yang bersih dan berwibawa.

Bertempat di Aula PTA Bandar Lampung secara virtual, hari terakhir pelaksanaan kegiatan pada Kamis, 29 Oktober 2026 ini memfokuskan peninjauan pada materi mendalam terkait Administrasi Umum, Keuangan Perkara, dan Keuangan DIPA yang dipaparkan langsung oleh Auditor Madya Inspektorat Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ferri Taufik Ferdiansyah. Dalam sesi penutupan tersebut, ditekankan bahwa pemeriksaan reguler berbasis kerangka kerja KKA (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, dan Rekomendasi) merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi risiko secara proaktif. Aspek-aspek krusial seperti ketertiban register perkara, ketepatan waktu pengembalian sisa panjar, kelengkapan bukti pengeluaran riil untuk biaya eksekusi dan sumpah, hingga optimalisasi aplikasi SIPP dan e-BIMA dikupas tuntas guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Selain tata kelola keuangan perkara, pemaparan di hari terakhir juga menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan DIPA, mulai dari ketertiban realisasi anggaran perjalanan dinas, optimalisasi belanja, hingga penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai regulasi terbaru. Penguatan peran pengawasan internal melalui monitoring berkala oleh Panitera Muda dan Sekretaris dinilai menjadi kunci utama untuk menekan celah fraud risk serta menghindari temuan audit berulang. Melalui pemahaman mendalam ini, setiap satuan kerja di lingkungan peradilan dituntut untuk senantiasa patuh pada standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku demi mempertahankan opini audit yang optimal.

Melalui tuntasnya keikutsertaan dalam rangkaian rapat koordinasi dan pembinaan pengawasan nasional ini, PTA Bandar Lampung menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan sistem, menyempurnakan SOP internal, serta memperketat pengawasan berbasis risiko. Langkah konsisten dalam meningkatkan kapasitas SDM bidang keuangan dan administrasi ini diharapkan mampu membawa seluruh satuan kerja di wilayah hukum Lampung untuk terus memberikan pelayanan prima yang berintegritas tinggi serta memperkuat kepercayaan publik secara berkelanjutan.