Perkuat Akuntabilitas Kinerja, PTA Bandar Lampung Evaluasi Dokumen SAKIP PA Tanjung Karang

Bandar Lampung, pta-bandarlampung.go.id – Langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung melalui serangkaian evaluasi mendalam terhadap satuan kerja di bawah naungannya. Pada Selasa, 12 Mei 2026, yang bertepatan dengan 24 Zulkaidah 1447 Hijriyah, PTA Bandar Lampung menggelar kegiatan Entry Meeting bersama Pengadilan Agama (PA) Tanjung Karang secara daring.

Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran PTA Bandar Lampung, Hardini Tawangsari, S.Si., M.H., dengan agenda utama membedah penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam sesi evaluasi tersebut, Hardini Tawangsari, S.Si., M.H. menyoroti beberapa poin krusial terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja di PA Tanjung Karang. Salah satu temuan penting adalah adanya ketidakkonsistenan nomenklatur antara dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) dan Rencana Strategis (Renstra), di mana masih ditemukan kesalahan pengetikan yang dapat memengaruhi validitas data. Selain itu, PA Tanjung Karang diingatkan untuk segera menyajikan target Reformasi Birokrasi (RB) dalam Renstra Bab IV guna memberikan arah pembangunan zona integritas yang jelas untuk lima tahun ke depan.

Evaluasi juga mencakup capaian indikator kinerja yang dinilai melampaui batas kewajaran atau tidak berada pada jalur yang tepat (on the right track). Hal ini merujuk pada capaian penyelesaian perkara melalui mediasi yang melampaui angka 125%, sehingga diperlukan penyesuaian target agar lebih realistis. Dari sisi manajerial, PA Tanjung Karang diminta untuk menambahkan Action Plan pada dokumen perencanaan anggaran serta melakukan pembaruan pada aplikasi SEMAR. Dokumen yang diunggah harus mencerminkan hubungan cascading dan crosscutting melalui pohon kinerja yang akurat, bukan lagi menggunakan data lama.

Selain perbaikan teknis, pertemuan ini juga membuahkan usulan konstruktif terkait penyeragaman standar penyusunan Renstra dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pentingnya pelatihan khusus bagi aparatur di seluruh wilayah Pengadilan Agama menjadi catatan agar terdapat kesamaan pemahaman dalam proses perbaikan SAKIP pada setiap sesi entry meeting di masa mendatang. Diharapkan melalui evaluasi yang komprehensif ini, PA Tanjung Karang dapat segera melakukan revisi Standard Operating Procedure (SOP) dan memperkuat kualitas pelaporan kinerjanya demi mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.