PTA Bandar Lampung Ikuti Sosialisasi Pengisian Target PNBP, Siap Optimalisasi Pengelolaan Keuangan

Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Mengamankan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat dan berbasis sistem termutakhir menjadi kunci utama dala menjaga tata kelola keuangan peradilan yang transparan. Berorientasi pada tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung mengikuti kegiatan sosialisasi dan pengisian Target PNBP yang digelar oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 22 September 2026 bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah ini diikuti secara virtual oleh Kasubbag Keuangan dan Pelaporan, Herman, S.Kom., M.M., bersama Bendahara PNBP, Fathin Ahmad Naufal, S.E., M.Si.  

Paparan materi utama dalam kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh Kasubbag PNBP Peradilan B Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung, Nurul Ain Syahrinna Riizzkillia, S.Hum., M.B.A. Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa pengelolaan PNBP wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 yang mencakup empat siklus utama, yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban.  

Salah satu urgensi dan fokus utama sosialisasi ini adalah migrasi sistem pencatatan dari aplikasi TPNBP lama ke Aplikasi SIMPONI V2 (Modul Perencanaan) berbasis web pada tautan resmi Kementerian Keuangan. Melalui sistem baru ini, proses perekaman target penerimaan, Medium-Term Budget Framework (MTBF) Target, hingga Rencana Penerimaan oleh satuan kerja dilakukan secara terintegrasi, transparan, dan terotomatisasi.  

Dalam sesi teknis pengisian data target tahun 2028, narasumber memaparkan bahwa data yang digunakan merupakan akumulasi dari realisasi PNBP Triwulan IV tahun sebelumnya ditambah realisasi Triwulan I sampai dengan III tahun berjalan pada enam akun target PNBP.  

Selain itu, terdapat beberapa catatan mendesak yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja, di antaranya adalah penyelesaian billing. Seluruh satker wajib memastikan penyetoran billing diselesaikan paling lambat bulan September 2026.  

Kedua, inventarisasi rumah negara: Melakukan verifikasi ulang terhadap ketersediaan serta status rumah negara di lingkungan satuan kerja. Selanjutnya, penertiban potongan rumah dinas: Memastikan tidak ada pejabat mutasi yang masih tercatat potongan rumah dinasnya di satuan kerja yang lama. Terakhir, kejelasan durasi kontrak: Mengidentifikasi secara cermat durasi sewa bangunan, kontrak baru, maupun status perpanjangan kontrak di tahun berjalan.  

Melalui keikutsertaan aktif dalam kegiatan ini, PTA Bandar Lampung berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan pemutakhiran sistem pelaporan secara tepat waktu, demi mendukung akuntabilitas kinerja keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara menyeluruh. (Humas.PTA.BDL)